Kurangnya perhatian pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan

Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu masalah pembangunan yang nyata, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Perhatian kepada bidang pendidikan dan kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di kedua bidang ini secara mendasar. Propinsi DKI Jakarta secara khusus mengemban tugas pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang cukup pelik karena karakteristik persoalannya terkait dengan banyak aspek lain terutama besarnya populasi penduduk dan sekaligus masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk menjangkau masyarakat miskin menjadi tantangan terbesar pembangunan bidang ini yang akan semakin bertambah di kemudian hari. Gaya hidup perkotaan, dan dampak pembangunan dari sektor lain sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Tuntutan ekonomi juga mengakibatkan anak-anak dari golongan kurang mampu, harus berhenti sekolah untuk bekerja. Mutu lulusan sekolah juga dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kondisi dan Permasalahan Pendidikan Secara umum kebijakan di bidang pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia-manusia yang tidak hanya pandai secara akademis namun juga siap untuk bekerja. Pendidikan lebih ditujukan untuk mencetak manusia dewasa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertanggung jawab dan tahu akan kelebihan serta kekurangan dirinya sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian dan peduli terhadap sesamanya. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan yaitu, (1) kualitas pendidikan, dimana di dalamnya termasuk kualitas kurikulum, kualitas guru, dan kualitas manajemen pendidikan, (2) kesetaraan dan aksesibilitas (equality and accessibilty) untuk memperoleh pelayanan pendidikan (baik sarana maupun prasarananya). Dari segi kualitas pendidikan, persoalan yang muncul adalah seputar muatan dalam kurikulum yang belum sesuai dengan harapan dari kebutuhan dunia tenaga kerja maupun akademis. Disamping itu kualitas pendidikan juga menyangkut persoalan seputar kualitas guru yang masih kurang professional karena minim dengan pengalaman dan komitmen mendidik, serta kualitas manajeman pendidikan secara umum yang masih kurang baik. Sedangkan dari segi kesempatan, kesetaraan dan aksesibilitas, persoalan yang muncul adalah masih rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua orang tanpa memperhatikan latar belakangnya. Angka putus sekolah dan buta huruf masih menjadi satu persoalan pendidikan di Propinsi DKI Jakarta. Pemerataan kesempatan berarti mengharuskan dunia pendidikan untuk terus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang di semua wilayah, sehingga pendidikan – baik sarana dan prasarananya - dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dalam persoalan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan ini, terkait erat upaya dari semua pihak untuk mengusahakan pendidikan formal maupun pendidikan alternatif agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau secara geografis. Disini, peran serta masyarakat luas serta peran dari berbagai sektor pembangunan dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan untuk anak jalanan misalnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pendidikan saja, melainkan juga melibatkan instansi sosial dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dari pengelompokkan permasalahan pendidikan diatas, dibawah ini adalah beberapa rincian permasalahan yang muncul di bidang pendidikan di Propinsi DKI Jakarta :
1. Kesempatan memperoleh pendidikan tingkat dasar belum merata terutama untuk menjangkau masyarakat kurang mampu.
2. Angka putus sekolah, angka buta huruf yang masih tinggi
3. Partisipasi sekolah di tingkat SLTP dan SMU masih rendah
4. Mutu dan muatan kurikulum masih kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang tercermin dari banyaknya lulusan yang tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan
5. Pendidikan Luar Sekolah belum dapat perhatian optimal dari pemerintah
6. Lulusan Perguruan Tinggi tidak menjawab tuntutan otonomi
7. Pelayanan pendidikan yang masih rendah, dan belum punya standard pelayanan minimal yang sesuai dengan kondisi Propinsi DKI Jakarta
8. Kuantitas dan kualitas guru masih dirasakan kurang memadai.
9. Tingkat kesejahtaraan guru masih rendah
10. Sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas masih dirasakan kurang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah padat penduduk
11. Manajemen berbasis sekolah belum terlaksana dengan baik dan ini mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan
12. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai untuk kebutuhan yang ada
13. Sekolah masih belum mampu memecahkan masalah tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas, dengan optimal.
Kondisi dan Permasalahan
Kesehatan Kebijakan umum untuk bidang kesehatan ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Permasalahan kesehatan di Propinsi DKI Jakarta paling tidak bisa dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu (1) masalah kesehatan khas perkotaan, (2) masalah kesehatan yang terkait dengan sistem kesehatan daerah dan desentralisasi, (3) masalah kesehatan akibat pembangunan di berbagai sektor. Masalah kesehatan khas perkotaan antara lain terdiri dari (1) masalah kesehatan karena kemiskinan dan lingkungan, (2) yang berkaitan dengan industrialisasi, (3) yang berkaitan dengan psiko-sosial individu dan keluarga, seperti stress, ketergantungan obat, kekerasan, (4) masalah kesehatan kelompok seperti pada pekerja sektor informal, wanita tuna susila, kelompok eksekutif muda, kelompok lansia, (5) masalah kesehatan karena bencana atau krisis.
Masalah kesehatan yang terkait sistem kesehatan daerah dan desentralisasi erat kaitannya dengan pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan perlu mempertimbangkan sistem perlindungan kepada kelompok yang kurang mampu, mempertimbangkan sistem subsidi silang dari yang kaya terhadap yang kurang mampu, dan sistem pra bayar. Ini dilakukan untuk memperoleh pelayanan yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat. Peran swasta dalam hal ini juga sangat vital, karena fakta menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan swasta jauh lebih banyak daripada fasilitas pemerintah. Selain alat dan tenaga medis yang handal untuk kesehatan masyarakat yang esensial, perlu sekali diperhatikan bahwa tersedianya tenaga medis ataupun peralatan yang memadai, tidak mengalahkan pentingnya aspek perencanaan, pencegahan, dan manajemen bencana, dalam menciptakan sebuah system pelayanan kesehatan yang integratif. Masalah kesehatan akibat pembangunan di berbagai sektor adalah masalah kesehatan yang dampaknya paling besar dibandingkan dengan masalah kesehatan jenis lain. Pembangunan yang ceroboh di bidang lain seperti penanganan sampah atau jalur hijau dapat mengakibatkan banjir yang pada gilirannya akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
Dari pengelompokkan permasalahan kesehatan diatas, dibawah ini adalah beberapa rincian permasalahan yang muncul di bidang kesehatan di Propinsi DKI Jakarta,yaitu :
1. Kualitas (kelayakan) sarana dan prasarana kesehatan masih rendah, demikian pula halnya dengan daya tampung Rumah Sakit yang makin terbatas.
2. Pelayanan kesehatan masih rendah mutunya sedangkan tuntutan masyarakat sudah tinggi terutama pada kelalaian RS dalam melayani kesehatan
3. Pelayanan gawat darurat masih buruk, termasuk koordinasi antar lembaganya dalam penanganan terpadu kondisi gawat darurat.
4. Kuantitas dan kualitas tenaga medis masih dirasakan kurang memadai untuk tuntutan profesionalisme pelayanan kesehatan.
5. Tingkat kesejahteraan karyawan masih kurang memuaskan.
6. Sistem manajeman, struktur, dan kinerja RS dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan membatasi kemandirian, sehingga kurang mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.
7. Sistem birokasi menyulitkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pemerintah
8. Belum tersedianya sistem informasi standard mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit pemerintah.
9. Pembinaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola hidup bersih sehat di lingkungan kumuh dirasakan masih kurang optimal baik hasil maupun prosesnya, sehingga perilaku sehat masyarakat masih buruh dan masalah kesehatan di lingkungan kumuh belum teratasi.
10. Peran serta masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan hidup sehat dan sadar kesehatan masih rendah.
11. Mahalnya biaya pengobatan.